PELANGI CASINO

Pemerintah bersedia merevisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakat (Ormas) setelh disahkan sebagai undang-undang. Sikap pemerintah tersebut merespons keinginan tiga fraksi di Komisi II DPR, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). "Siap, apakah itu inisiatif pemerintah kah atau DPR kami terbuka, " ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/10/2017). Dia mengaku mencermati pandangan semua Fraksi di Komisis II DPR mengenai Perppu Ormas." Bahwa kami mencermati dengan baik pandangan semua fraksi, termasuk pada prinsipnya pemerintah terbuka untuk merevisi undang-undang ini sepanjang tadi, yang sudah prinsip jangan di revisi, Pancasila, UDD," paparnya. Diketahui, mayoritas fraksi di Komisi II DPR menyetujui Perppu Ormas menjadi undang-undang. Mereka yang setuju adalah fraksi Partai Demokrasi Indones...

Partai Kebangkitan Bangsa  (PKB) dan Partai Demokrat kompak tidak ingin membalas isu Pemilu Presiden 2019. Kedua parpol itu beralasan ingin fokus pada proses pendaftaran peserta Pemilu 2019. "Partai Demokrat saat ini masih fokus untuk memikirkan pembenahan partai, fokus mengawal pemerintahan, meningkatkan perjungan Partai Demokrat itu sendiri dan juga membangkitkan semangat kader-kader daerah," ucap ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol Jakarta Senin (16/10/2017). Ibas mengatakan, pada saatnya nanti pembahasan mengenai pilpres akan dilakukan. Termasuk calon yang akan diusung. " Semua masih mungkin, apapun bisa terjadi. Saya mengutip kata-kata SBY , 2019 semua opsi masih terbuka bagi Partai Demokrat," kata ibas. Senada Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menolak membahas pilpres. Saat ini, PKB hanya ingin fokus pada dukungannya terhadap pemerintahan Joko...

Syariat Islam menegaskan memiliki tanggung jawab sejarah untuk kembali membangkitkan kejayaan dan kemandirian bangsa. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syariat Islam, Hamdan Zoelva dalam acara Milad ke-112 Syarikat Islam di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu 15 Oktober 2017. Menurut Hamdan, hal itu tidak lepas dari perjuangan anak-anak bangsa dalam penguatan ekonomi dan perdagangan. Hamdan menegaskan gerakan politik kebangsaan Syarikat Islam dimulai oleh Syarikat Islam dimulai oleh Syarikat Dagang islam (SDI) pada 16 Oktober 1905 dalam visi kemandirian ekonomi pribumi. Dalam perjalanan kiprah politiknya bersama dengan dinamika politik bangsa Indonesia, kata dia, Syarikat Islam memang mengalami kemunduran. Oleh karena itu, upaya perjuangan melalui jalur politik praktis perlu ditinjau kembali. "Oleh sebab itu, sejak Kongres Nasional atau Majelis Tahkim ke-40 tahun 2015 lalu kita bertekad untuk berjuang pada jalur dakwah ekonomi," tegas Hamdan Acara P...